Gaji Guru Honorer Kok Kecil? Ini Rahasia di Balik Perhitungannya

INTARTA.com - Setiap kali isu kesejahteraan guru honorer mencuat, reaksi publik hampir selalu sama: iba, lalu kritik mengarah ke pemerintah, sekolah, hingga yayasan. Namun di balik angka ratusan ribu rupiah yang membuat banyak orang mengelus dada, ada persoalan mendasar yang jarang dibahas terbuka: bagaimana sebenarnya honor itu dihitung?

Persoalan ini tidak melulu soal tarif per jam yang dinilai terlalu rendah. Masalah yang lebih sistemik justru ada pada logika perhitungan yang tidak transparan dan merugikan tenaga pendidik.

Contoh nyata menggambarkan persoalannya. Seorang guru honorer yang mengajar 36 jam pelajaran per minggu dengan tarif Rp30.000 per jam, secara logis seharusnya menerima sekitar Rp4,3 juta per bulan bila dihitung akumulatif selama empat minggu. Namun dalam praktik, tidak sedikit sekolah yang hanya membayar beban mingguan itu tanpa mengalikannya dengan jumlah minggu kerja dalam sebulan, sehingga guru hanya menerima sekitar Rp1 juta per bulan.

Saat hal itu dipertanyakan, manajemen sekolah kerap enggan memberi penjelasan transparan dan meminta persoalan tersebut tidak dibahas bersama guru lain.

Mengapa sistem timpang ini bisa bertahan bertahun-tahun? Salah satu penyebabnya adalah keengganan guru untuk bersuara. Banyak pendidik, bahkan yang sudah mengabdi lama, memilih menerima keadaan demi keamanan posisinya. Ketidakadilan pun bertahan bukan karena sistemnya terlalu kuat untuk diubah, melainkan karena sudah dianggap wajar.

Ketika ada satu guru yang berani mempertanyakan transparansi angka, sekolah biasanya memilih memberi perlakuan khusus atau kompensasi individual agar isu itu tidak meluas menjadi gerakan kolektif.

Reformasi tata kelola di tingkat sekolah mutlak diperlukan. Salah satu solusi konkret adalah mengubah skema honorer konvensional menjadi sistem paket berbasis kinerja dan tanggung jawab, bukan sekadar status kepegawaian. Dalam model ini, setiap guru, baik honorer maupun tetap, mendapat pilihan paket kerja dengan indikator kinerja, tanggung jawab, dan nominal kompensasi yang jelas.

Dengan meritokrasi seperti itu, sangat mungkin seorang guru honorer berpenghasilan lebih besar daripada guru tetap, asalkan kontribusi dan tanggung jawab yang diambil memang lebih tinggi.

Langkah awal membenahi kualitas pendidikan adalah menempatkan guru sebagai mitra profesional, bukan objek belas kasihan. Sekolah bukan tempat memelihara kenyamanan tanpa evaluasi, melainkan ruang dinamis membangun masa depan generasi muda.

Status pegawai tetap tidak boleh menjadi alasan berhenti bertumbuh. Evaluasi kinerja yang objektif dan transparan harus berlaku untuk semua lini. Keadilan di sekolah bukan berarti semua guru menerima nominal yang sama rata, melainkan setiap guru mendapat kesempatan setara untuk berkembang dan dihargai layak berdasarkan kontribusi nyata.