Dua Mantan Pejabat KPK Kini Kawal Program Makan Bergizi Gratis
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA - INTARTA.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menugaskan dua personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal sistem pengawasan di lingkungan lembaga tersebut.
Langkah ini diambil di bawah kepemimpinan Sudaryono sebagai bagian dari upaya membangun pengelolaan program yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kehadiran kedua personel itu diharapkan menutup celah kerawanan yang sebelumnya menjadi perhatian KPK dalam kajian atas pelaksanaan MBG.
Baca Juga:KPK Panggil Sembilan Saksi Swasta Terkait Dugaan Korupsi Dana BencanaDua Nama yang Kini Bertugas di BGN
Kedua personel tersebut adalah Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) Mungki Hadipratikno serta Kepala Sekretariat Dewan Pengawas KPK Haerudin. Keduanya kini telah diberhentikan dengan hormat dari KPK dan resmi bertugas di BGN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penugasan itu diharapkan memperkuat kelembagaan BGN, terutama dalam membangun sistem tata kelola yang berintegritas dan mengedepankan pencegahan korupsi. Menurut dia, langkah tersebut juga menjadi bagian dari penguatan koordinasi dan kerja sama antarlembaga.
Baca Juga:KPK Dalami Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU, Tiga Tersangka Sudah DitahanRekomendasi Kajian KPK Jadi Pegangan
Pengawalan dari internal BGN menjadi penting karena MBG menyentuh jutaan penerima manfaat dan melibatkan rantai pengadaan yang panjang, dari dapur penyedia hingga distribusi ke sekolah dan kelompok sasaran. Bila rekomendasi hasil kajian KPK tentang potensi kerawanan korupsi ditindaklanjuti secara optimal, risiko penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan wewenang dapat ditekan sejak awal.
Anak-anak penerima MBG dan orang tua mereka akan merasakan penguatan pengawasan ini lewat program yang dibiayai uang negara dan diawasi lebih ketat, sehingga manfaatnya lebih terjamin sampai ke penerima. Langkah berikutnya yang patut ditunggu adalah bagaimana BGN menerjemahkan rekomendasi tersebut ke dalam prosedur yang bisa diaudit publik, bukan sekadar penugasan personel.
Sumber: JPNN
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…



















