Sekjen Gerindra Sebut Penyadapan Terhadap Presiden Bentuk Pembangkangan
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA - INTARTA.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menilai penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo sebagai bentuk pembangkangan terhadap atasan. Penilaian itu ia sampaikan di kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (4/11/2026).
Menurut Sugiono, perbuatan tersebut masuk kategori insubordinasi, dan penyelidikan lanjutan bisa saja menemukan motif yang lebih jauh. "Kalau saya sih berpendapat bahwa ini merupakan suatu bentuk insubordinasi, kemudian bisa jadi kemudian ditemukan motif-motif yang mengarah makar kepada presiden," ujarnya.
Baca Juga:Penyadapan Presiden Dinilai Tindakan Makar, Diduga Berjalan Sejak Pilpres 2024Bukan Kebobolan dari Luar
Sugiono yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menolak anggapan bahwa pengamanan presiden telah kebobolan. Alasannya, dugaan penyadapan itu justru berasal dari dalam lingkaran pemerintahan sendiri, bukan dari pihak luar yang menembus pengamanan.
Ia menyebut Listyo tidak bergerak sendiri, melainkan bersama dua jenderal bintang dua aktif Polri. Penegasan itu penting karena menempatkan persoalan ini bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan dugaan penyimpangan oleh aparat yang seharusnya berada di garis pengamanan negara.
Baca Juga:Pemberi Perintah Penyadapan Presiden Diburu, Empat Jenderal Jadi TersangkaPernyataan keras dari petinggi Gerindra ini memperlihatkan betapa seriusnya kasus tersebut dipandang di internal koalisi pemerintahan. Ketika yang diduga melakukan penyadapan adalah pejabat yang pernah memimpin institusi kepolisian dan kini duduk di lingkaran istana, pertanyaan publik pun bergeser dari sekadar siapa pelakunya menjadi apa motifnya dan seberapa luas jaringannya.
Karena itu, kejelasan proses hukum menjadi tuntutan yang tak terhindarkan. Masyarakat perlu mendapat kepastian bahwa perkara ini diusut sampai ke akar, termasuk motif dan kemungkinan pihak lain yang terlibat, agar kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum tidak terus terkikis oleh spekulasi.
Sumber: SINDOnews
Topik
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…




















